Sektor pariwisata di Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu sektor yang bisa menambah cukup banyak devisa negara. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan kebutuhan pariwisata, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Pertumbuhan kebutuhan manusia akan pariwisata menyebabkan sektor ini dinilai mempunyai prospek yang besar di masa yang akan datang. Sektor pariwisata mampu menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya, pariwisata juga diposisikan sebagai sarana penting dalam rangka memperkenalkan budaya dan keindahan alam daerah terkait.

Pada tahun 1995, World Tourism Organization menunjukkan bahwa telah muncul perkembangan pariwisata alternatif yang dipandang lebih menghargai lingkungan dan juga kebudayaan masyarakat lokal. Kenyataan tersebut kini memicu kesadaran pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan sebagai “alternative tourism”. Pariwisata alternatif dimengerti sebagai pariwisata yang mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam saat ini untuk generasi mendatang, seperti green tourism; soft tourism; low-impact tourism; eco-tourism; responsible tourism; sustainable tourism; dan lain-lain.

Orientasi pembangunan kepariwisataan perlu menempatkan fakta di atas sebagai pertimbangan pokok dalam menumbuhkembangkan kapasitas dan kapabilitas pada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan sekaligus merealisasikan peran sentral masyarakat dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan sesuai dengan harapan dan kemampuan yang dimiliki. Partisipasi masyarakat penting untuk mengambil keputusan dalam pembangunan kepariwisataan maupun manfaat yang akan diterima sebagai implikasi berlangsungnya aktivitas wisata di kawasan pedesaan.

Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah community based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (growth oriented model) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Kritik tersebut muncul karena di tingkat global, aktivitas wisata secara massif yang berjalan selama ini dipercaya memunculkan dampak negatif, ditandai dengan berlangsungnya penurunan kualitas lingkungan yang sering dijamah wisatawan.

Pada intinya, hakikat dari partisipasi masyarakat merupakan bentuk peningkatan daya tawar bagi masyarakat itu sendiri, sehingga posisinya menjadi seimbang dengan pemerintah ataupun investor. Dengan kiata lain sebagai kekuatan untuk mengontrol kebijakan yang diambil pemerintah agar terjadi sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah, dan sumber daya dari luar atau investor. Masyarakat berperan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Sedangkan keterlibatan pemerintah dan swasta sebatas memfasilitasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata.

“Pariwisata dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat”